Mulai dari tanggal 13-15 Desember 2019 kemarin, ada satu event di Jakarta yang begitu ramai dikunjungi. Event itu adalah festival musik tahunan Djakarta Warehouse Project (DWP) di Kemayoran, Jakarta Pusat. Para DJ papan atas bertaburan di event tersebut dengan alunan musiknya yang membuat pengunjung berjoget ria sampai malam.
Kebanyakan yang datang ke sini adalah para anak muda yang sedang ingin menyalurkan energi masa muda. Kalau beruntung, mungkin bisa kenalan sama cewek cantik dan joget bareng. Namun, ajang ini dikecam keras oleh Front Pembela Islam (FPI). Mereka mengutuk event ini karena menemukan benda haram di lokasi event, mulai dari kondom sampai minuman keras.
Menurutnya, itu adalah tindakan yang bersifat hedon. Selain memprotes DWP, FPI juga memprotes pemberian penghargaan kepada Diskotek Colosseum di kategori Nominasi Hiburan & Rekreasi-Klab Malam & Diskotik. Colosseum dan DWP menurut mereka tidak jauh berbeda, karena hanya menjual “hedonisme” semata.
Namun, yang pasti pertunjukan DWP menyumbang pajak yang besar untuk Pemprov DKI Jakarta. DWP bisa menyumbang sampai Rp 10 miliar untuk Pemprov DKI, karena ajang ini tidak hanya diikuti oleh warga Indonesia, tapi juga menarik minat wisatawan asing. Jadi, perputaran uangnya luar biasa kencang. Nah, apakah FPI sanggup memberikan kontribusi Rp 10 M jika DWP dilarang?
Kalau kamu merasa sesuatu itu terlarang untukmu, ya jangan diikuti. Namun, bukan berarti kamu harus memaksa orang lain juga untuk berbuat serupa dan memaksa agar keinginanmu dituruti. Ini malah ciri-ciri otoriter. Kalau menurut kamu sendiri, DWP itu sebaiknya dilarang saja dari Indonesia, atau tetap dijalankan seperti biasa setiap tahunnya?
Posting Komentar