Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo mengatakan, unit kerja ini mirip dengan Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) era mantan Presiden Soeharto. Roy mengatakan sebenarnya unit kerja ini bisa ditugaskan kepada Menko PMK Puan Maharani dengan diselaraskan dengan program revolusi mental.
"Soal UKP sebenarnya mutlak domain Pemerintah karena ini seperti BP7 zaman Pak Harto silam. Hanya saja sebenarnya bisa juga menjadi bagian dari tugas Menko PMK Puan Maharani karena sekaligus disinkronkan dengan jargon revolusi mental selama ini," kata Roy, Rabu (21/12).
Sehingga, menurut Roy, sebaiknya Presiden Jokowi tidak perlu membuat lembaga baru. Apalagi, program revolusi mental yang diwacanakan saat kampanye Pilpres 2014 silam belum membuahkan hasil.
"Ya tidak ada yang salah dengan UKP tersebut. Namun kalau melihat jargon revolusi mental yang sudah digembar-gemborkan sejak lama namun belum nampak hasilnya sama sekali itu. Mending digabung saja dengan tugas Menko PMK sehingga lebih fokus," terangnya.
Kendati demikian, mantan Menpora ini memahami urgensi dibentuknya unit kerja pemantapan pancasila tersebut. Dicontohkannya, kian maraknya simbol-simbol komunis serta serbuan tenaga kerja asing (TKA) bukan tidak mungkin menjadi ancaman bagi eksistensi pancasila.
"Soal TKA yang saya singgung di atas itu jelas-jelas nyata menggerogoti, termasuk lain-lainnya. Simbol-simbol negara Mulai dilupakan," pungkasnya.
Posting Komentar