Praktik korupsi di Indonesia sudah ada sejak dari zaman kerajaan dahulu kala. Sudah ada beberapa catatan yang membuktikan bahwa kasus korupsi pada masa itu juga terbilang banyak.
Mari kita buktikan ke kalian mengenai kebenaran praktik korupsi yang sudah ada dari zaman kerjaan dahulu kala.
1. Masa Balitung, Mataram Kuno (820-832 Saka)
Praktik korupsi memang udah dilakukan sejak dahulu kala. Hal ini dibuktikan dengan penemuan sebuah prasasti bernama Kinewu didaerah Blitar Jawa Timur. Berdasarkan tulisan yang ditulis di prasati ini, tindakan korupsi dilakukan oleh para petugas pajak yang diberi tugas untuk mengumpulkan pundi-pundi uang dari rakyat. Cara yang dilakukan oleh petugas-petugas tersebut adalah dengan melakukan kesalahan sehingga mereka bisa mengambil keuntungan.
2. Masa Majapahit (Abad ke-15)
Paska berpulangnya Patih Gajah Mada pada awal abad ke-15, Kerajaan Majapahit terpecah menjadi dua kubu. Nah, dari sinilah praktik korupsi mulai marak dilakukan. Dua kubu yang terpecah ini berlomba-lomba untuk melakukan suap ke Dinasti Ming demi diakui kedaulatannya. Akibat kubu yang terpecah ini dan berlomba secara tidak sehat, perang saudara antara sesama Majapahit terjadi (Perang Paregreg). Akibat perang tersebut Majapahit pun runtuh dan daerah kekuasaan Majapahit banyak dikuasai kerajaan lain.
3. Masa Mataram Islam (Abad ke-16 hingga 17)
Memasuki abad ke-16 Belanda sudah mulai menduduki Nusantara. Korupsi pun kembali merajarela di mana terdapat banyak pimpinan yang mengambil uang rakyat. Para bangsawan pun kerap menimbun uang dan menaikkan harga pajak serta menipu kerajaan besar-besaran. Tidak hanya praktik korupsi yang merajarela. Praktik nepotisme pun menjadi marak di zaman ini, budaya "Titip" saudara atau rekan di lingkungan kerajaan. Parahnya, praktik korupsi sampai bisa menjamur di kalangan bawah. Pihak kerajaan selalu berupaya menyuap Belanda agar tidak diserang. Kedekatan kerajaan dengan Belanda menjadi mudah di adu domba sehingga pecah menjadi kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
4. Masa Orde Lama.
Paska Kemerdekaan Presiden Soekaro membentuk Badan Pemberantas Korupsi-Paran, tapi sayangnya seperti dilakukan setengah hati. Salah satu tugas badan tersebut adalah meminta setiap pejabat pemerintah tersebut untuk mengisi daftar formulir kekayaaan. Sayangnya perintah itu mendapat kecaman keras dari pejabat. Mereka tidak mau melaporkan kekayaan mereka melalui paran, melainkan langsung pada Presiden. Pada tahun 1963 dibentuklah badan pemberantas korupsi yang diberi nama Operasi Budhi. Sasarannya bukan pemerintah melainkan perusahaan-perusahaan. Operasi ini menuai keberhasilan, dalam waktu 3 bulan keuangan Negara dapat diselamatkan sebesar Rp 11 Miliar.
Posting Komentar