JAKARTA (Agen judi online) -
Nama Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) terus
menjadi sorotan, sejak dirinya dipanggil Megawati, Kamis kemarin. Namun, nama
Risma tak tercantum dalam daftar 6 nama yang telah ‘terjaring’ PDIP. Demikian
pula, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tak masuk dalam jaring tersebut.
Risma secara pribadi memang tak
ingin maju Pilgub DKI. Namun sebagai petugas partai, Risma selama ini ikut
arahan PDIP untuk melanjutkan kepemimpinannya di Surabaya.
"Wong aku juga petugas partai,
jadi walikota. Saya yang jalankan semua. Aku ndak pernah daftar. Aku ndak mau
daftar. Aku jadi walikota Surabaya, loh ndak daftar. Karena itu, ada prinsip
yang tak pegang betul, itu berat kalau semua teman tahu, itu berat. Ini menyangkut
nasib orang.
Aku salah bikin kebijakan, orang
bisa menderita. Aku bener, semua orang bisa seneng. Tapi aku kebijakan satu,
kemudian ada orang yang nanti menangis atau menderita. Itu berat, jadi pemimpin
itu nggak mudah," kata Risma saat ditanya soal kesiapannya memimpin
Jakarta, di sela-sela pemaparan soal e-planning di kantor Kemendagri, Jl Medan
Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (21/7) kemarin.
Menanggapi pernyataan Risma
tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, kepada wartawan, Jumat (22/7), mengatakan,
bahwa apa yang disampaikan Risma sudah tepat.
"Bu Risma kan menyebutkan
dirinya petugas partai, itu sudah tepat. Nanti tidak hanya Bu Risma, bisa Pak
Hasto Wardoyo (Bupati Kulon Progo), Mas Djarot (Wagub DKI), atau Mas Azwar Anas
(Bupati Banyuwangi), sebagai petugas partai ketika partai menugaskan tentunya
ikut," kata Hasto Kristiyanto.
PDIP memang akan menjemput bola
kepada daerah yang berhasil dalam rangka pencarian cagub DKI terbaik. Meskipun
proses penjaringan cagub yang berawal dari DPD PDIP DKI Jakarta juga terus
berlanjut dan sudah ada lima nama diserahkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kami menghormati prinsip
kedaulatan rakyat dan kami akan menjemput bola dengan menjaring kepala daerah
yang berhasil selain proses penjaringan di bawah DPP," kata Hasto.
Ahok Tak Masuk
Nama Gubernur DKI Jakarta Basuki T
Purnama (Ahok) tak termasuk dalam 5 nama yang disetor PDIP ke Megawati
Soekarnoputri sebagai calon gubernur di Pilkada 2017. Ahok memaklumi hal
tersebut karena dirinya memang tak mendaftar dalam penjaringan cagub yang
dilakukan PDIP.
"Kan memang saya enggak daftar.
Cuma PDIP punya aturan itu dimasukkan ke DPP. Nanti DPP juga keluarin calon.
Kayak gitu biasanya," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan,
Jakarta Pusat, Jumat (22/7).
Ditanya mengenai hasil survei yang
menyatakan banyak warga Jakarta yang puas dengan kinerjanya, Ahok enggan
berkomentar.
"Enggak tau aku. Survei bisa
berdebat lah. Survei kita bisa berdebat error berapa persen. Ah sudahlah,"
ujar Ahok.
"Enggak tahu aku. Kerja saja
udah," jawab Ahok saat ditanya mengenai pemilih Gerindra yang menurut
survei masih condong untuk memilih Ahok.
Terbaru adalah survei dari yang
digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan banyak warga
Jakarta terpuaskan oleh kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Tren kepuasan juga naik.
Survei ini dilakukan pada kisaran
24-29 Juni 2016 untuk mengetahui penilaian publik terhadap para cagub DKI.
Jumlah sampel acak survei ini sebanyak 820 orang, dipilih dengan metode
multistage random sampling, dengan margin of error diperkirakan sebesar 3,9%
pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka
oleh pewawancara.
Keyakinan Ahok
Di kesempatan terpisah, Ahok yakin
bakal didukung PDIP jika maju lewat jalur parpol. "Kan dari dulu Bu
Megawati memang mau usung saya, sudah oke," kata Ahok di Balai Kota, Jl
Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/7).
Menurut Ahok, yang jadi masalah kala
itu adalah soal waktu. Ahok saat itu ingin memberi kesempatan dulu kepada Teman
Ahok untuk mengumpulkan 1 juta KTP.
"Yang jadi enggak oke kan
waktunya itu, Teman Ahok kita kasih dia waktu begini, sejuta (KTP) ya. Kalau
enggak sejuta kita enggak bisa. Terus kan PDIP butuh waktu, ya itu aja
masalahnya," jelas Ahok.
Ahok menyadari, PDIP tak akan
mendukung calon independen. Hal tersebut memang telah menjadi sistem di partai
pemenang pada Pilkada DKI 2012 lalu mengusung Joko Widodo dan Ahok untuk
memimpin DKI.
"PDIP bicara sistem, tidak
mungkin mendukung independen. Tapi kalau putusan ini kami pakai 3 parpol,
misalnya DPP PDIP juga mencalonkan saya, ini mungkin bisa ketemu. Soal Djarot
atau siapa, soal lain lagi. Pasti PDIP sama parpol lain balik lagi seperti
semula, terserah saya mau pilih siapa," jelas Ahok.
Bagaimana jawaban PDIP?
"Kita hormati
pernyataan-pernyataan Pak Ahok. Tapi kemudian mekanisme di partai juga tetap
dalam koridor bahwa yang kita usung menjadi kepala daerah melalui jalur
kepartaian. Ya, pemimpin pemerintahan membutuhkan dukungan rakyat sehingga
memperkuat legitimasi pemimpin baik melalui dukungan rakyat maupun dukungan
DPRD," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Jumat (22/7).
Hasto menuturkan dukungan DPRD
penting untuk kepala daerah, berkaca dari pemerintahan Jokowi yang sempat
terhambat karena dinamika di DPR.
"Kita juga belajar di tingkat
nasional ketika pemerintahan Pak Jokowi terhambat ketika kekuatan di DPR belum
mencapai 50 persen plus satu. Partai di DPRD itu menunjukkan dukungan rakyat
sebagai konstituen partai," katanya.
"Setiap kepala daerah harus
mampu menggalang seluruh potensi masyarakat dan tidak memecah belah,"
imbuh Hasto.
Seperti Jokowi
Meski makin santer disebut dalam
bursa bacagub DKI, namun nama Risma tak ada daftar 6 nama yang masuk dalam
penjaringan PDIP. "Beliau tidak ikut tes," kata Ketua Dewan Pimpinan
Pusat PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan Djarot Saiful Hidayat,
Jumat (22/7).
Menurut Djarot, meski tidak
mendaftarkan diri serta tidak mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan,
peluang PDI Perjuangan mengusung Risma masih terbuka. Djarot mencontohkan
pemilihan gubernur pada 2012. Saat itu Jokowi tidak mendaftarkan diri, tapi
Megawati memilih Jokowi sebagai jago PDI Perjuangan. "Bisa lewat jalur
penugasan," ujar Djarot, yang saat ini menjabat Wakil Gubernur DKI
Jakarta.
Djarot menjelaskan, sebagai ketua
umum partai, Megawati memiliki wewenang menunjuk calon gubernur karena diatur
dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Namun hingga saat ini
Megawati belum melakukannya.
"Kita lihat saja prosesnya
seperti apa."
Ia tak mau menyebutkan siapa saja
enam orang yang namanya telah disetorkan kepada Megawati itu. "Tak
elok."
Apakah ada kader PDI Perjuangan di
antara enam orang itu? Lagi-lagi Djarot tidak mau menyebutkannya. Namun Djarot
akhirnya mengaku dirinya termasuk kader internal yang diajukan. "Yang
pasti, yang diajukan dari internal, saya dan Boy Sadikin."
Posting Komentar