Sri Mulyani Kembali Lagi

Beberapa menteri baru perombakan Kabinet Kerja ke-2 mengikuti pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7).

JAKARTA (Agen judi online) - Seperti yang sudah ramai diperbincangkan publik, bahwa Kabinet Kerja Jokowi-JK akan diresuffle. Isu itu mencuat sejak beberapa Parpol, di antaranya Golkar dan PAN menyatakan dukungan ke pemerintahan Jokowi-JK.

Kemarin, Rabu (27/7) Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan resuffle kabinet jilid II. Ada delapan menteri yang harus berkemas dari kantornya karena tidak ‘dipakai’ lagi oleh Jokowi. Beberapa menteri lain hanya bergeser posisi. 

Nama-nama menteri yang tergusur adalah Rizal Ramli, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Posisinya digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan digantikan Budi Karya Sumadi; Sudirman Said, Menteri ESDM digantikan Archandra Tahar; Anis Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan digantikan Muhajir Effendy, Yuddy Crisnandi, Menteri PAN RB digantikan Asman Abnur; Ferry Mursidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN digantikan Sofyan Djalil; Saleh Husin, Menteri Perindustrian digantikan Airlangga Hartarto; Marwan Jafar, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Desa, dan Transmigrasi digantikan Eko Putro Sanjoyo.

Berikut menteri yang dilantik Jokowi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo; Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Kemudian Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto; Menteri ESDM Archandra Tahar; Menteri PAN dan RB Asman Abnur; Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Pada menteri baru, yang mengejutkan adalah hadirnya kembali Sri Mulyani. Wanita pertama yang menjabat direktur di Bank Dunia ini pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indoensia Bersatu era Soesilo Bambang Yudhoyono. Dia juga menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada kabinet yang sama. Kemudian dia juga pernah menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia di era yang sama.

Presiden Joko Widodo pun langsung memberi tugas kepada mantan Direktur Bank Dunia ini. “Berkaitan dengan tax amnesty. Saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak, Menkeu. Masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada,” kata Jokowi, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).

Jokowi menyebut, banyak pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tak mengerti hal-hal yang harus dijelaskan terkait tax amnesty. Untuk itu, besok Jokowi akan mengumpulkan para Kepala KPP di Istana. “Saya akan bicara langsung. Ini harus berhasil tax amnesty,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, tax amnesty sangat penting untuk pembangunan. Tak ada lagi kesempatan untuk menunda-nunda pelaksanaannya. “Tapi kalau tidak berhasil juga, momentumnya sekarang. Tidak ada lagi momentum selanjutnya. Ini hati-hati semuanya. Lancarkan sekali lagi, setting lapangannya lebih diperketat lagi, ke Bu Menkeu,” ujar Jokowi sambil menengok ke arah Sri Mulyani yang duduk di sebelah Bambang Brodjonegoro yang sekarang menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Sementara pada statemen pertamanya, Sri Mulyani menyatakan senang kembali ke tanah air. “Ini adalah suatu kehormatan dapat melayani Presiden dan rakyat Indonesia dengan melanjutkan program reformasi yang sedang berlangsung. Saya akan mendedikasikan semua upaya saya untuk mempercepat agenda pembangunan Indonesia dengan tujuan perbaikan layanan kepada orang miskin,” ucapnya, Rabu (27/7). Dia juga menegaskan akan memastikan bahwa semua warga negara akan berpartisipasi untuk membuat ekonomi RI semakin berkembang.