Agen judi online - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku belum menerima surat permohonan dari Fraksi Partai Golkar untuk merehabilitasi nama baik Setya Novanto (Setnov). Fadli menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan alat bukti rekaman percakapan dalam kasus 'Papa Minta Saham' ilegal, bisa menjadi pertimbangan untuk mengabulkan permintaan pemulihan.
"Saya belum terima suratnya, dengan adanya putusan MK dan surat sudah diterima seharusnya bisa dipertimbangkan apa yang diinginkan tapi saya belum tahu apa keinginannya," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).
Pimpinan DPR, katanya, akan melihat aturan dalam UU MD3 dan keputusan MK sebagai acuan dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan permintaan rehabilitasi tersebut.
"Ya kalau mekanisme kan sesuai dengan aturan. Lihat aturannya di MD3 seperti apa kan itu adalah usulan dari fraksi. Nanti kalau ada usulan akan kita lihat apakah bisa diteruskan atau tidak. Tapi bisa saja," terangnya.
Fadli memahami inisiatif yang dilakukan Fraksi Partai Golkar untuk Setnov. Sebab, sejak kasus 'Papa Minta Saham' ramai dibicarakan, publik menilai Setnov bersalah dan terlibat dalam pencatutan nama Jokowi-JK.
"Ya mungkin karena dia melihat dalam proses waktu itu kan sudah terjadi opini publik yang luas, ada semacam trail by public juga itu mungkin. Karena saya sendiri belum lihat suratnya," jelasnya.
Waketum Gerindra ini menuturkan usulan tersebut nantinya akan dibawa ke rapat pimpinan, lalu akan dibahas dalam Bamus dan selanjutnya diteruskan ke paripurna untuk mendapatkan persetujuan.
"Kalau di DPR tentunya harus melalui rapim, kemudian dibawa ke bamus untuk sebagai surat yg diteruskan kemudian ada persetujuan di paripurna," tandas Fadli.
Posting Komentar