Agen judi online -
Rencana membuat sekolah parlemen untuk meningkatkan kualitas
anggota legislatif mendapat penolakan. Seharusnya para calon anggota
dewan sudah mendapat bekal dari partai masing-masing.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sekolah parlemen untuk meningkatkan
kualitas anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota seluruh
Indonesia sangat mubazir.
"Tidak perlu. Sebelum dipilih kan
mereka harus mampu bicara soal DPR dan diadakan pelatihan oleh
masing-masing partai," kata Wapres di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Senin (29/8).
JK menjelaskan, masing-masing partai tentunya sudah membuat pelatihan
kader. Oleh karena itu seharusnya tidak perlu lagi ada sekolah parlemen.
"Sebelum jadi anggota DPR, mereka harusnya sudah memahami apalagi kalau sudah jadi anggota DPR," jelasnya.
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai wacana pembentukan sekolah
ini akan tumpang tindih dengan fungsi partai dalam proses rekrutmen dan
pengkaderan. Dia mengambil contoh partainya telah memiliki sekolah kader
politik yang memiliki substansi sama dengan sekolah parlemen.
"Saya
kira bisa saja tumpang tindih. Kami di PAN pun sudah ada sekolah kader
politik. Pesertanya justru dari kalangan muda yang baru berinteraksi
dengan politik. Lima sampai sepuluh tahun lagi, Insya Allah mereka sudah
siap didistribusikan untuk ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi
kita," kata Saleh saat dihubungi Jumat (26/7).
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berpendapat DPR tidak perlu mendirikan
atau menggunakan istilah sekolah karena bisa bias persepsi dan
interpertasi di masyarakat. Selain itu, Jazuli menilai pendidikan
politik dan penyiapan anggota DPR yang berkualitas seharusnya menjadi
domain dan tugas partai politik.
"Saya apresiasi semangat dan
keseriusan pimpinan DPR dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan
kompetensi anggota DPR, tapi kalau sampai mendirikan sekolah parlemen
nanti dipersepsi lain oleh publik, kok anggota DPR malah sibuk belajar
bukannya kerja melaksanakan fungsi utama," kata Jazuli di Jakarta, Senin
(29/8).
"Parpol yang seharusnya didorong untuk melakukan itu dan
pada prakteknya bisa saja bersinergi dengan akademisi perguruan tinggi
atau kalangan civil society," jelasnya.
Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana mengakui
partai memang salah satu pintu awal bagi seseorang untuk menjadi anggota
dewan. Namun, diceritakan dia, di internal parpol sendiri ada tarik
menarik kepentingan dalam menyeleksi calegnya.
"Seleksi caleg itu
pintu pertamanya kan parpol, selalu ada tarik menarik antara
elektabilitas versus kapabilitas. Syukur-syukur kalau dua-duanya ada
pada seorang caleg," kata Dadang, Jumat (26/8).
Ada tren di mana
seorang pesohor atau caleg memiliki popularitas dan disenangi
masyarakat, tetapi di sisi pemahaman tentang dunia pemerintahan sangat
kurang. Karena itu, parpol berperan dalam membina dan mendidik kadernya
agar mampu menjalankan tugas legislasi.
Sebelumnya diketahui, Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan, Rapat
Pimpinan DPR pada Kamis (25/8) salah satu agendanya membahas persiapan
membuat sekolah parlemen. Kata dia, sekolah parlemen ini bertujuan
meningkatkan kualitas anggota legislatif.
"Kami membahas
persiapan membuat sekolah parlemen untuk meningkatkan kualitas anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten-kota seluruh Indonesia," kata Ade
Komaruddin di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis pekan lalu.
Posting Komentar