JAKARTA (Agen judi online) -
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau
Ahok sudah memberi sinyal bersedia diusung PDI Perjuangan pada Pilkada
2017 mendatang. Namun, PDIP tidak mau begitu saja menyerahkan tiketnya.
Pria yang akrab disapa Ahok itu diminta untuk mengikuti mekanisme
pencalonan yang berlaku di PDIP.
Menurut pengamat politik dari LIPI Syamsuddin Harris, Ahok tidak perlu
menurut keinginan PDIP tersebut. Pasalnya, Ahok adalah pihak dengan daya
tawar yang lebih besar di dalam situasi ini.
“Ya ngapain, buat apa (ikuti PDIP)? Yang butuh, Ahok apa PDIP? Saya
pikir yang lebih membutuhkan itu PDIP bukan Ahok,” kata Syamsuddin saat
dihubungi, Minggu (31/7).
Saat ini, lanjut dia, Ahok sudah memiliki dukungan dari tiga partai
politik yakni, Golkar, NasDem dan Hanura. Dukungan partai-partai itu
sudah cukup untuk memenuhi syarat pencalonan yang diatur dalam UU
Pilkada.
Bahkan, tambah Syamsuddin lagi, tanpa ada dukungan dari partai politik
pun Ahok tetap bisa maju dan berpeluang besar memenangkan Pilkada DKI
2017. Karena itu, sangat aneh jika Ahok tunduk pada keinginan parpol.
“Kita tahu tanpa partai politik Ahok bisa maju sebagai independen. Tapi
karena ada tiga partai yang mengusung, Ahok maju dari partai,” terang
dia.
Syamsuddin pun heran dengan kengototan PDIP meminta Ahok untuk ikut
mekanisme partai. Pasalnya, partai berlambang banteng moncong putih itu
sendiri sudah melakukan penjaringan calon beberapa bulan lalu dan
hasilnya saat ini tengah digodok.
“PDIP kan sudah mengadakan seleksi cagub dan Ahok tidak mendaftar, jadi ya gak masuk akal (PDIP desak Ahok),” pungkasnya.
Posting Komentar